Sebagai negara Muslim, Malaysia melihat sertifikasi makanan halal sebagai rujukan penting untuk memilih produk yang diimpor. Sejak 1 September2002，pemerintah Malaysia telah mendelegasikan masalah sertifikasi halal untuk   makanan dan produk konsumen Muslim kepada Department of Islamic Development Malaysia (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM) di bawah bimbingan Kantor Perdana Menteri. Divisi Hub Halal JAKIM bertanggung jawab atas standar pengawasan   dan manajemen proses produksi produk halal di Malaysia serta penerbitan sertifikat halal bagi produsen yang memenuhi syarat.

Populasi Indonesia mencapai 245 juta,posisi sesudah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.  86,1% penduduknya atau lebih dari 200 juta orang beragama Islam. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, MUI) membawahi urusan agama   dan lembaga sertifikasi halal internasional. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, LP POM) yang berada dalam naungan MUI bertanggung jawab atas sertifikasi halal pangan, obat dan kosmetik di Indonesia. Pada awal tahun 2017, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga sertifikasi produk halal resmi satu-satunya di Indonesia. Peraturan pelaksanaannya dirumuskan sebagai acuan kinerja aktual sebelum Oktober 2019.